Panca Aksi Strategis Gerakan #2019GantiPresiden






Gerakan #2019GantiPresiden (foto: google)

Moslemcommunity.net - Instruksi Harian Panglima Komando Pusat (Pangkosat) Brigade Indonesia Raya. Bagikan dan Viralkan keseluruh Rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, agar tetap melakukan 5 Aksi berikut :

1. Aksi Mudik Pakai Kaos #2019GantiPresiden

Jadikan diri kita sebagai iklan yang berjalan selama masa lebaran nanti (H-10 hingga H+10), yaitu dengan cara memakai/menggunakan segala macam bentuk atribut berupa kaos, topi, jaket, rompi, stiker dikendaraan dan lainnya, atau simbol-simbol #2019GantiPresiden.

Jika rezeki anda berlebih, cetak stiker, brosur, poster untuk dibagikan kepada setiap orang dijumpai dijalan atau saat bersilaturahmi/halal bihalal. Manfaatkan semua momen yang ada saat mudik lebaran kekampung halaman, dan halal bihalal/silaturahmi Idul Fitri 1439 H nanti sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran kepada Rakyat luas, hingga kepelosok-pelosok daerah, bahwa pilpres nanti #2019GantiPresiden adalah sebuah kewajiban.

2. Aksi Sosialisasi Pendidikan Politik #2019GantiPresiden

Memberikan pemahaman, Pendidikan Politik kepada setiap orang (Rakyat Indonesia) dimanapun berada, baik itu kepada kerabat, rekan, teman dan lainnya, akan kondisi Bangsa dan Negara ini yang kian hari mendekati kemunduran, berikan pemahaman sesuai dengan realita/ keadaan yang sebenarnya yaitu :

A. Memberikan pemahaman mengenai Kehidupan yang semakin sulit karena harga kebutuhan pokok semakin mahal. Sumber daya alam bumi, air, minyak dan gas yang seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk Kemakmuran rakyat, justru sebaliknya. Kedaulatan atas pangan, SDA dan MIgas tidak lagi mutlak dikuasai negara. Negeri yang kaya raya ini, semuanya yang serba Impor.

B. Memberikan pemahaman mengenai pengangguran yang kian bertambah, sementara Tenaga Kerja Asing di impor sebanyak-banyaknya, peraturan dibuat mudah. Ketidakadilan antara tenaga kerja pribumi (lokal) dengan Tenaga Kerja Asing dibiarkan terjadi, seperti upah/gaji, fasilitas dan lainnya yang diterima oleh Tenaga Kerja Asing berkali-kali ipat dibandingkan Tenaga Kerja Pribumi (lokal).

C. Memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum yang asal pilih, yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Banyak orang baik-baik yang menjadi pesakitan, para ulama dan rakyat yang mengkritik dikriminalisasi, dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Sementara orang-orang jahat/salah, yang kerap membuat kegaduhan, ujaran kebencian, hasutan, fitnah, tindakan kriminal dan lainnya, selalu melenggang bebas, tidak tersentuh aparat penegak hukum,  hukum tidak berani menyentuh orang-orang yang dekat dengan Kekuasaan atau yang mereka mendukung (pro) penguasa. Hukum hanya keras bagi rakyat yang tidak sejalan dengan pemerintah, yang kerap mengkritik.

D. Memberikan pemahaman mengenai banyaknya utang pemerintah saat ini, yang akan menjadi beban bangsa dan negara, disaat ekonomi negara yang kian terpuruk. Siapa yang akan membayarnya kelak? Rakyatkah atau pemerintah? Padahal rakyat telah dibebankan pajak yang tidak sedikit.

E. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kedaulatan NKRI. Bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa dan negara dalam berbagai aspek berkehidupan. Kita jangan lagi mau memberikan kesempatan kepada bangsa asing untuk masuk, melakukan penjajahan dalam bentuk apapun (neo imperialisme).

F. Memberikan pemahaman  mengenai pentingnya Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 #2019GantiPresiden bagi rakyat. Karena keduanya adalah faktor final (penentuan) mau dibawa kemana nasib bangsa dan negara ini kedepannya, jika salah memilih, maka kita hanya akan menjadi kacung dinegerinya sendiri. Dan itu kelak akan diwariskan ke anak cucu generasi berikutnya.

3. Aksi Tolak Golput dan Menangkan Pilkada (Pemilihan Gubernur) 2018

Memenangkan Pilkada 2018 adalah wajib bagi seluruh rakyat yang mendukung Gerakan #2019GantiPresiden, jika bisa dimenangkan seluruh daerah, tetapi jika tidak bisa, diutamakan yaitu untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Lakukan sosialisasi atau kampanye terbuka atau tertutup, door to door, rekrutmen perorangan dan jaringan, baik secara mandiri (orang perorang) atau kelompok di luar dari timses dan mesin partai pendukung paslon yang ada, dengan memberikan pemahaman berikut :

A. Memberikan pemahaman bahwa kemenangan Pilkada 2018 adalah tolak ukur untuk menentukan kemenangan pilpres #2019GantiPresiden

B. Memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan Pilkada 2018 yang dilakukan serentak, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota. Kenyataannya masih banyak rakyat pemilih yang tidak mengetahui bahwa pada Rabu, 27 Juni 2018 adalah untuk disebagian daerah adalah pelaksanaan pemilihan gubernur sekaligus pemilihan bupati atau wali kota. Yang diketahuinya hanya pemilihan gubernur atau sebaliknya pemilihan Bupati/Walikota saja. Sedikit saja yang mengetahui kedua-duanya.

Berikan simulasi tata cara pelaksanaan pemilihan, mulai dari masuk hingga keluar TPS.

C. Memberikan pemahaman bahwa setiap rakyat yang telah memiliki hak memilih atau terdaftar pada DPT, WAJIB datang ke TPS untuk memilih, dan mencoblos kertas surat suara paslon.

Ingat! Jangan Golput, yaitu dengan cara tidak datang ke TPS atau tidak mencoblos kertas surat suara dan atau melakukan tindakan yang membuat kertas surat suara menjadi tidak sah.

Ingat! Golput hanya akan menguntungkan “pihak tertentu” atau hanya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk memenangkan penghitungan suara secara curang, untuk memenangkan Pilkada 2018 selanjutnya Pilpres #2019GantiPresiden.

Ingat! Golput adalah bentuk perbuatan ketidakpedulian dan tidak bertanggungjawabnya Anda atas kondisi bangsa dan negara ini.

Cegah dan waspadai!

Pihak-pihak baik perseorangan atau kelompok yang giat mengajak rakyat calon pemilih untuk Golput, apalagi dalam bentuk gerakan sosialisasi, kampanye dan lainnya. Karena bisa saja itu salah satu strategi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu.

Analisa sederhananya seperti berikut, Jika banyak calon pemilih yang tidak datang ke TPS atau calon pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak melakukan pencoblosan surat suara, maka artinya banyak surat suara yang tidak terpakai, diluar surat suara cadangan. Surat suara yang tidak terpakai tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu, guna merekayasa kecurangan.

D. Memberikan pemahaman bahwa rakyat memiliki tanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan daerahnya untuk 5 tahun kedepan. Rakyat yang menentukan apakah ingin hidup nyaman, makmur dan adil, atau sebaliknya. Jika salah memilih dalam satu hari, maka akan menanggung resiko kesusahan selama 5 tahun.

Pilih pemimpin daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) yang amanah, cerdas berintegritas dan memiliki kapasitas, yang didukung oleh Rakyat dan diusung partai yang berpihak pada Rakyat.

Dengarkan nasehat dan petunjuk dari para Ulama atau tokoh agama garis lurus, sesuai agamanya masing-masing. Ulama atau tokoh agama garis lurus adalah mereka yang berani menyampaikan kebenaran, mengkritik ketidak-adilan kesewenang-wenangan, selalu menggelorakan semangat gerakan #2019GantiPresiden. Merekalah para ulama atau tokoh agama garis lurus yang tidak disukai, dimusuhi penguasa, tidak mendapatkan legitimasi penguasa, bahkan cenderung dikriminalisasi.

4. Aksi Tolak Politik Uang

Memberikan pemahaman, pencerahan kepada rakyat calon pemilih pada Pilkada 2018 dan Pilpres #2019GantiPresiden terhadap segala bentuk Politik Uang dan Kecurangan.

Tolak Politik Uang dalam Bentuk Apapun!

Potensi kecurangan dengan melakukan politik uang, pasti akan dilakukan “Pihak Tertentu” yang memang “memiliki segalanya”.

Politik Uang bisa berupa :

- Pembagian amplop yang berisi uang nominal Rp50.000 sampai Rp100.000 dan seterusnya, dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon.

- Pembagian paket sembako gratis, pembagian alat tulis, tas, seragam sekolah gratis, dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon.

- Pembagian obat-obatan, selimut dan lainnya, dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon.

- Bantuan pembangunan sebagian atau seluruhnya suatu fasilitas umum, sosial, ibadah dan lainnya dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon.

- Bantuan pembuatan dokumen penting dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon.

- Dan politik uang lainnya.

Momen mendekati Idul Fitri, dan bulan-bulan berikutnya di tahun politik ini, tentunya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan Politik Uang tersebut, apalagi disaat Rakyat calon pemilih yang saat ini sedang dirundung kesusahan, banyak keperluan, membutuhkan banyak uang untuk persiapan lebaran, biaya sekolah, dan lainnya.

Mungkin rakyat calon pemilih akan menerima bantuan dari siapapun (partai atau paslon), dalam kondisi seperti itu, dan itu bukanlah kesalahan mereka, melainkan karena pemerintah yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Dengan kondisi perekonomian negara yang seperti ini, akan berimbas pada kondisi dan keadaan rakyat secara ekonomi dan lainnya.

Jangan menyalahkan rakyat calon pemilih, tetapi berikan pemahaman akan masa depan bangsa dan negara dari politik uang.

Berikan pemahaman bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih, bebas dari bujukan, tekanan dan Intimidasi siapapun, serta tanpa imbalan apapun.

Berikan pemahaman mengenai pentingnya pilkada serentak 2018 dan pilpres #2019GantiPresiden bagi rakyat. Karena keduanya adalah faktor final (penentuan) mau dibawa kemana nasib bangsa dan negara ini kedepannya, jika salah memilih, maka Kita hanya akan menjadi kacung di negeri sendiri, dan kelak akan diwariskan ke anak cucu generasi berikutnya.

Mari Berhitung!

Seandainya 1 suara anda dihargai dengan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Jika dihitung untuk selama masa 5 tahun (60 bulan), maka suara anda itu hanya seharga Rp1.666/bulannya

Tidak sebanding dengan penderitaan,kesusahan yang diterima, Kehidupan yang semakin sulit karena harga kebutuhan pokok yang semakin meroket naik.

5. Aksi Tolak Kecurangan dan Awasi Pelaksanaan Pilkada dan Pilpres

Memberikan pemahaman, pencerahan kepada rakyat calon pemilih pada Pilkada 2018 dan Pilpres #2019GantiPresiden terhadap segala bentuk kecurangan. Rakyat calon pemilih berkewajiban mengawasi segala bentuk kecurangan pelaksanaan pilkada pada Hari Rabu, 27 Juni 2018 serta Pilpres #2019GantiPresiden mendatang.

Aksi-aksi kecurangan dapat terjadi di daerah-daerah pemilihan gemuk, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Dan juga dapat dilakukan pada daerah-daerah yang longgar, jauh dari pengawasan.

A. Setiap Rakyat calon pemilih, wajib mengecek namanya sesuai NIK, KK pada pusat informasi KPU atau KPUD atau Dinas Dukcapil setempat. Pastikan namanya terdaftar sesuai dengan NIK dan KK, jangan sampai nama, alamat atau data lainnya tidak sesuai. Kemungkinan penyalahgunaan bisa saja terjadi. Mengingat banyaknya kasus KTP Palsu, KTP berceceran, dan kasus lainnya.

Jika nama, atau data Tidak Sesuai, segera laporkan ke KPU atau KPUD untuk dilakukan perubahan data.

B. Cocokkan data Jumlah DPS, DPT yang ada disetiap TPS/wilayah/daerah anda, dengan yang telah diumumkan KPU atau KPUD. Bandingkan dengan data DPT yang ada di TPS/wilayah anda, Jika ada ketidaksesuaian, segera laporkan !

C. Jaga TPS, awasi selama proses pemungutan suara di TPS sejak awal sebelum dibuka, hingga selesai. Rekam dan foto kegiatan tersebut. Waspadai orang yang tidak dikenal atau orang asing yang bukan merupakan warga sekitar, yang mendaftar di TPS anda. Cek data KTP, KK dan ajak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Waspadai kejanggalan!

D. Cocokkan data-data fisik dan dokumentasikan (difoto atau rekam) saat penghitungan suara berlangsung, baik surat suara, rekap hasil perhitungan suara, dan lainnya, sebagai bukti pada proses berikutnya.

E. Jaga dan awasi juga proses penghitungan suara diluar TPS, seperti PPK, Rekam dan foto kegiatan tersebut. Jika ada ketidaksesuaian, segera laporkan!

F. Potensi kecurangan lainnya yang sangat vital dan telah terjadi, yaitu penggelembungan atau markup data perolehan perhitungan suara pada sistem informasi pemilu. Waspadalah terhadap kecurangan data tersebut, tidak ada Jaminan bahwa sistem Informasi yang dimiliki oleh KPU atau KPUD itu aman dari gangguan (hackers dan crackers).

Kasus-kasus KTP ganda, DPT ganda, dan yang terbaru kasus KTP tercecer, yang masih menjadi misteri, harus menjadi indikator akan potensi kecurangan pada Pilkada 2018 dan pilpres #2019GantiPresiden.

Bagi siapapun Warga Negara Indonesia yang mencintai NKRI yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi sistem informasi, tanpa diminta, wajib melibatkan diri melakukan pengawasan, penjagaan sekaligus memproteksi segala macam upaya yang dapat mengganggu dan mencurangi, baik merubah sebagian atau seluruhnya data yang ada pada sistem informasi pemilu.

Kunci keberhasilan dari 5 Aksi tersebut adalah :

1. Tetap Fokus pada Gerakan #2019GantiPresiden

Jangan terpengaruh atau ikut terlibat menggoreng isu-isu lainnya yang tidak sejalan.

2. Tetap cerdas, jangan mudah mempercayai informasi, berita atau peristiwa yang ada. Banyak sekali informasi, berita atau peristiwa yang bersifat hoax dan rekayasa.

Media-media mainstream saat ini tidak lagi menjadi rujukan informasi yang cerdas dan berintegritas.

3. Tetap solid, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa. Jangan terpancing dengan melibatkan diri dalam upaya adu domba yang sengaja diciptakan untuk membuat situasi dan kondisi negara ini rusuh (chaos). Karena memang itu yang diinginkan oleh para pengkhianat dan bangsa asing yang ingin menguasai negara ini.

Kehancuran suatu bangsa dan negara bukanlah karena kehebatan bangsa asing, melainkan lebih banyak disebabkan oleh rakyatnya yang mau dihasut, diadu domba dan menjadi pengkhianat.

Selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan, semoga diberikan keberkahan.

Salam Indonesia Raya

Jayalah Negeriku, Jayalah Bangsaku

Sumber: harianterbit

[http://news.moslemcommunity.net]


Banner iklan disini
loading...

Subscribe to receive free email updates: